uud 1945 tentang korupsi. H. uud 1945 tentang korupsi

Ilustrasi bendera Indonesia (Sumber: Pixabay) Liputan6. Undang Undang Dasar 1945: Pengertian, Kedudukan, Sifat dan Amandemennya - ilustrasi rapat paripurna DPR (Foto: Rengga Sancaya/detikcom) Jakarta -. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapatPancasila adalah adanyanya tentang masyarakat yang makmur dan adil berdasarkan kesatuan dan persatuan serta kebersamaan semua masyarakat selain itu faktor yang mendasari adalah. Jakarta - . Flora Dianti, S. Menurut peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang No. UMUM : Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi,. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Kesimpulan. Dengan diundangkannya UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sejak itu korupsi ditetapkan sebagai tindak pidana. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan. Berikut hak warga negara Indonesia seperti diatur di pasal 27 dan 28 UUD 1945: Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tindak pidana korupsi dalam Kamus Hukum diartikan sebagai perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Menuju indonesia bebas korupsi 2045. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya. (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Tak terasa, sebentar lagi ujian seleksi CPNS tahun 2023 akan diadakan! Apakah kamu sudah siap? Salah satu tes dalam SKD CPNS adalah TWK (Tes Wawasan Kebangsaan). Contoh Soal Kewenangan Lembaga Negara menurut UUD NKRI tahun 1945 Kelas 10 SMA/MA - Adik adik apa kabar? semoga selalu dalam keadaan sehat sehat saja ya. Dalam jurnal “Pelaksanaan Good Governance di Indonesia dalam Perspektif Yuridis dan Implementasi” karya Ahli Hukum Andi Hakim, komitmen good governance salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. dalam Pembukaan UUD 1945, Siswa Wajib. terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau. Oleh karenanya, hal yang perlu ditekankan disini bahwa hak asas i manusi yang diatur dalam UUD 1945 tidak ada yang besifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur dalam Pasal 28 I Ayat (1) UDD1945. 42 Nomor 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut disebut sebagai asas legalitas yang merupakanHukum Pidana Islam Tentang Korupsi Nur Iqbal Mahfudh Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sehingga, kata Andrianto, pelaku korupsi bansos dianggapnya melanggar UUD 1945 karena bansos menyangkut hajat hidup rakyat kecil. Sebab, MK sebelumnya pernah menguji Perppu No. UUD 1945 pun sebagai konstitusi negara telah menjamin perlindungan HAM. KPKUUD 1945. Hak dan keadilan. Amandemen UUD 1945 keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR tanggal 1-9 November 2001, sedangkan amandemen keempat terjadi dalam Sidang Tahunan MPR pada 1-11 Agustus 2002. Dasar Hukum Perpres 102 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Penguatan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam UUD. Presiden dengan mengacu kepada kewenangannya berdasarkan Pasal 4 UUD 1945,. Amandemen UUD 1945 dilakukan dari tahun 1999 hingga 2002 dalam. Pasal 33 UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi merupakan landasan dalam menentukan sistem perekonomian Indonesia. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 TahunDalam isi Pancasila ketiga ini memberikan sebuah pesan yang mendalam bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menjaga perdamaian serta memerangi didalam hal-hal keburukan seperti korupsi. Amandemen kedua UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. - Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapanj sebagiaman. Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Hak asasi manusia dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 28A-J. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. TEMPO. H. perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Mengingat : 1. Isi Pasal 37 UUD 1945 Setelah Amandemen. UUD 1945 bahwa “Dalam menjalankan hak dan. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Pasal-pasal dalam UU KPK yang menyebutkan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dari Dewas dihapus MK. 4. Tiga pasal mengenai BPK ditambahkan ke dalam UUD, yaitu Pasal 23E hingga Pasal 23G. JAKARTA, KOMPAS. UU KPK (Sebelum Perubahan) UU KPK (Setelah Perubahan)* Keterangan Menimbang 1 a. I: UMUM : 1. UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. TEMPO. Hukuman bagi koruptor yang diatur dalam sejumlah pasal pada Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) lebih ringan jika dibandingkan dengan yang tertera pada Undang Undang Pemberantasan. Angka 4 : Cukup jelas. (1) Presiden mengangkat duta dan. Dalam ajaran beragama tidak ada agama yang mebenarkan umatnya untuk mencuri, serakah. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945: mengenai kekuasaan pemerintah yang dipegang oleh Presiden Republik Indonesia. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang No. Berdasarkan Pasal 10 UU No 22/2022 tentang Pemasyarakatan, selain berhak atas perawatan, pelayanan, pendidikan, dan lainnya, terpidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi dan pembebasan bersyarat. Dalam kasus di Indonesia ada beberapa hal yang menjadi inti dan mempengaruhi banyaknya pembentukkan lembaga negara baru yang bersifat independen. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejah te ra b erdasarkan Panca s ila d an Undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Salah satunya pasal terkait tindak pidana korupsi atau Tipikor. Sebelumnya Tipikor merupakan kejahatan luar biasa ( extraordinary crime), sehingga regulasi hukumnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang atau UU Tipikor. pasal : 15; varian : Frasa "Pemufakatan Jahat" dalam Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah Diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai " pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling. Ini mekanismenya. Jaminan kebebasan HAM diatur dalam konstitusi. H. Pasal 30 ayat 4, yang mana di dalamnya menjelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berfungsi dan berperan dalam menjaga keamanan serta ketertiban. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku terhitung. Sepanjang tahun 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan 13 permohonan pengujian undang-undang (PUU) yang terdiri dari 1 permohonan uji formil dan 12 putusan uji materil. NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM SATU NASKAH UNDANG ­UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN ( P r e a m b u l e ) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai1. Tahun 1945, sehingga perlu diatur kembali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang yang baru; d. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Mengingat : 1. com - Pasal 170 pada Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan Pemerintah dapat mengubah ketentuan dalam undang-undang melalui peraturan pemerintah ( PP) dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Salah satu hasil dari Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dipahami sebagai hukum dasar tertulis bagi bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan negara. Belum pernah terjadi dalam sejarah Departemen Sosial itu ada korupsi yang sifatnya bansos," ujar Andrianto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/2). 31 Tahunn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi; d. Pasal 5 huruf n UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pasal ini mengenai pembatasan. 75, tln. Senin, 21 Mar 2022 12:25 WIB. , M. Selanjutnya. 250. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Fiqh Jinayah 1. Prof Hibnu mengatakan, dalam penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan pada saat bencana alam, krisis ekonomi, dan sebagainya dapat dipidana dengan hukuman mati. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia membutuhkan lembaga yang berwenang untuk memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan, yaitu Mahkamah Agung (MA). A. Lebih lanjut Moh. Revisi itu memuat pasal-pasal yang memangkas kewenangan KPK. Seperti yang telah diatur pula dalam UUD 1945, implementasi pemerintah pusat dan daerah dalam memelihara warga miskin ialah dengan. JAKARTA, KOMPAS. Sesuai namanya dan berpedoman pada UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang dimaksud dengan "tindak pidana khusus", antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana teroris. Pasal. MK menolak gugatan uji formil UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30/2002 tentang KPK. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah dan penelitian-penelitian lainnya berkaitan dengan. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” dan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat. Makna dari alinea ketiga Pembukaan UUD 1945, yakni menjadi motivasi materiil. bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan. Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. KPK dengan tugas Monitor berwenang melakukan pengkajian dan langkah pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan. Pasal 8 mengalami perubahan dan penambahan dalam Amandemen UUD 1945 ketiga dan keempat. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara. Coherently, the Constitution obligated the government to maintain good state financial management in order to demonstrate appropri-ate responsible and transparent system. Amandemen UUD 1945 telah membawa konsekuensi berubahnya struktur ketatanegaraan di Indonesia. TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Mengingat : 1. Jurnal. KOMPAS. 1. This essay is a historical overview of the position of Article 33 of the 1945 Constitution and the nature of Indonesian way of thinking. Dalam UUD 1945, tentang impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak diatur dengan tegas, dan jelas. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana. Di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian besar berpijak pada peraturanBatu uji: Pasal 28 Pasal, 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Perubahan UUD NRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah. UU No. perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Mengingat : 1. CO, Jakarta - PKS akan menolak pengesahan revisi Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota. Secara hukum asas legalitas terdapat di pasal 1 ayat (1) kuhp: A. Atlas. 30/09/2023, 23:58 WIB. M. Pengertian Pancasila ialah sebagai dasar negara seperti dimaksud dalam bunyi Pembukaan UUD 1945 Alinea IV(4) yang secara jelas menyatakan , ialah kurang lebih sebagai berikut : “Kemudian dari pada itu untuk dapat membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia. Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut: 1. ayat (1) UUD NRI 1945, mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan. Namun, kekhususan Tipikor ambyar lantaran masuk ke dalam KUHP. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) mengatur tentang kelompok korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Senin, 21 Mar 2022 12:25 WIB. Sejarah UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara A. Hartono, S. Gugatan itu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja. Selain itu, tidak benar juga jika materi muatan Perppu dinyatakan sebagai materi muatan UU bukan materi muatan PP dalam rangka. Sehingga, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, “Dalam. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dari tahun 1999 sampai dengan 2002. Bahwa secara subjektif UUD 1945 Pasal 22 ayat (1) menyebutkan, "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang", sedangkan dalam Penjelasan Pasal 22 UUD 1945 sebelum. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945. Menurut fockema andrea istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruptio atau corruptus. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang­undang. Merupakan jalan satu-satunya dalam menyelamatkan negara. Namun, kata Alex, kondisi saat ini malah menunjukkan bahwa penguasaan hutan berbalik dari visi tersebut. Setahun kemudian peraturan tersebut diganti karena UU DaruratUU No. Pemberantasan Korupsi Abstract Post-authoritarian Indonesia guaranteed the government pow-ers are accelerated on behalf of Indonesian Constitution UUD 1945. Isi. " Pasal tersebut menjadi salah satu penyebab kekuasaan Soeharto langgeng sampai 32 tahun. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun bunyi pasal 37 adalah sebagai berikut. dan 2. (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis. Jenis Jenis Tindak Pidana Korupsi from kumpulanberbagaijenis. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara. Selanjutnya, Pasal 2 UU Keuangan Negara menyebutkan tentang ruang lingkup keuangan negara yang meliputi: hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan negara; pengeluaran negara; Makalah hubungan antar lembaga negara. “Tidak ada tatanan dan kondisi hidup yang baik tanpa institusi yang. dasar tentang pembatasan dan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. Pasal 22B Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam : UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Nomor 1, 2, dan 3 b. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945: presiden dibantu satu orang wakil presiden dalam melakukan kewajibannya. 1. com - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai, Putusan MK nomor perkara 25/PUU-XIV/2016 terkait Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menghambat pemberantasan korupsi. Makalah korupsi. UUD 1945 3Diakses Tanggal 20 Maret 2017 . PDI-P Punya Program. Makna UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1. s. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perubahan. Periksa Naskah Akademik RUU-KUHP, op. Halaman ini telah diakses 108684 kali. Penulis menguraikan berbagai faktor yang memicu dan memperparah korupsi, serta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa. Kewenangan mutlak yang dimiliki MPR, pada waktu itu, untuk memberhentikan Presiden apabila Presiden tebukti dengan sungguh-sungguh melanggar haluan Negara. 31 Th 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa arti korupsi adalah setiap individu yang dikategorikan melakukan perbuatan melawan. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana. Rugikan Negara Rp 236 M, Ini Dugaan Korupsi Eks Direktur Pos Indonesia . Keadaan yang dapat menimbulkan perpecahan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelum diterapkan amandemen, Pasal 32 UUD 1945 terangkum dalam Bab XIII tentang Pendidikan yang berisi 2 pasal. Sejarah UUD 1945 – Lahirnya, Amandemen, Isi, Teks Dan Periodenya – Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat 1945 atau UUD ’45, adalah dasar hukum tertulis (hukum dasar), konstitusi pemerintahan Republik Indonesia saat ini. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia perlu memiliki aturan-aturan secara tertulis yang digunakan sebagai pedoman untuk mengatur dan menciptakan ketertiban masyarakatnya. 6 Diantaranya adalah Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Akibatnya, MPR bukan. 9 Naskah akademis RUU-KUHP menyebutkan tentang seolah-olah adanya dualisme hukum pidana di Indonesia, karena banyaknya UU di luar KUHP yang memiliki sanksi pidana, yang membentuk sistem tersendiri pula. Hal ini disebabkan sempitnya ruang gerak Dalam amandemen ketiga UUD 1945, ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi dirumuskan.